Matriks Buku 2 Bab 2 Ekonomi


PRIORITAS BIDANG: PEMULIHAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS
Download
No MAK Fokus/Kegiatan Prioritas Keluaran Program Instansi Pelaksana Pagu Indikatif
(Rp Miliar)
 
Fokus 1. Peningkatan Daya Tarik Investasi – Prioritas 4
 
(1)      24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.     Terbangunnya satu Sistem Pelayanan Informasi & Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) secara bertahap di 33 provinsi & 40 kabupaten/kota dan 16 instansi terkait (Tahap II). Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik BKPM 54,8
2.     Pengadaan sarana untuk kegiatan 20 PTSP di daerah.
(2)      32 Pembinaan Hukum dan Organisasi Fasilitasi penyelesaian sengketa hukum di bidang penanaman modal sebanyak 18 kasus. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik BKPM 6,0
(3)      62 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Investasi Diklat Penanaman Modal terhadap 2.500 orang aparatur pusat dan daerah; Tersedianya 9 jenis modul Diklat Penanaman Modal; Pengembangan tenaga kediklatan terhadap 9 orang Instruktur Widyaiswara dan 20 orang tenaga kediklatan. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik BKPM 9,0
(4)      6154 Penyederhanaan Prosedur, Peningkatan Pelayanan dan Pemberian Fasilitas Penanaman Modal 1.        Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pelayanan penanaman modal dan operasional kelembagaan 3 UPIT di Riau, Manado, dan Kendal termasuk penyediaan prasarana dan sarana 3 UPIT. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik BKPM 18,1
2.        Tersusunnya referensi/panduan penerbitan izin usaha dari 12 negara dan 12 daerah; Buku standar verifikasi masterlist bahan baku untuk 5 sektor (industri plastik, logam, makanan, gula dan minuman); Sosialisasi tata cara dan prosedur penanaman modal di 4 daerah, kaji ulang peningkatan pelayanan pemberian fasilitas di 2 sektor teknis (pertambangan dan perpajakan).
(5)      6166 Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan yang Terkait dengan Pengembangan Penanaman Modal Review terhadap 17 peraturan yang terkait dengan penanaman modal,; Penyusunan 5 Peraturan Presiden/Kepala BKPM; Sosialisasi kebijakan penanaman modal di 33 daerah dan 20 negara; Terselenggaranya Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Regional/KP3MR di 5 daerah, KP3MN 1 kali dan workshop di 4 daerah. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi BPKM 16,4
(6)      6179 Pengendalian dan Pelaksanan Penanaman Modal 1.        Percepatan realisasi investasi terhadap 13.000 perusahaan PMA dan PMDN; Operasionalisasi gugus tugas (task force) dlm rangka penyelesaian masalah investasi di 33 provinsi dan 6 negara; seleksi dan pemberian penghargaan untuk 3 kabupaten 3 kota terbaik. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi BKPM 21,9
2.        Pelaksanaan tugas investasi di daerah melalui fungsi pembagian tugas dekonsentrasi ke 33 provinsi dalam rangka pengawasan, pemantauan, dan fasilitasi penyelesaian masalah investasi di kabupaten/kota serta pembinaan terhadap perusahaan di kabupaten/kota.
(7)      6158 Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal 1.        Masterplan perencanaan pengembangan investasi bagi 6 sektor industri (logam dasar, petrokimia, makanan dan minuman, otomotif, kimia, pulp dan kertas yang terintegrasi). Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi BKPM 18,6
2.        Prakelayakan peluang usaha pengembangan bagi 4 sektor industri (pangan berbasis pertanian skala besar, industri rumput laut, industri bahan bakar nabati, dan industri pendukung).
3.        Konsep pengembangan investasi di bidang logistik dan wisata bahari/tirta.
4.        Pemetaan potensi di 4 daerah dalam rangka kebijakan diversifikasi energi.
(8)      6168 Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar UMKM Terlaksananya 11 temu investasi di dalam negeri dan 10 di luar negeri. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi BKPM 3,0
(9)      6175 Peningkatan Promosi Investasi Di Dalam Negeri Gelar Potensi Investasi Daerah (2 kali); Indonesia Investment Expo sebanyak 15 kali; Talk show investasi di dalam negeri (6 kali); Seminar nasional investasi di dalam negeri (2 kali); Pameran investasi di dalam negeri (5 di DKI, 4 di luar DKI); penyusunan information kit dalam 5 bahasa (Inggris, Mandarin, Jepang, Arab dan Indonesia). Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi BKPM 17,5
(10)   6174 Peningkatan Kerjasama Bilateral, Regional, Multilateral di Bidang Investasi Peningkatan partisipasi aktif pada kerja sama Sub Regional, ASEAN, serta APEC; dan penyusunan analisis dan database penanaman modal dari Indonesia ke luar negeri (FDI Outflow). Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi BKPM 5,0
(11)   6177 Peningkatan Promosi Investasi Terintegrasi Di Luar Negeri Marketing Intelligence (MI) di 15 negara; Pemberdayaan Perwakilan Promosi Investasi di Luar Negeri di 5 negara; Marketing Investasi Indonesia (MII) di 5 negara; Promosi Investasi Indonesia melalui media internasional; dan Persiapan pendirian Pusat Promosi Terpadu Bidang Pariwisata, Perdagangan dan Investasi (IPO). Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi BKPM 63,0
(12)   6178 Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sosialisasi di 6 daerah dan 4 negara dalam rangka pengembangan dan promosi investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi BKPM 1,2
             
             
I.       PERDAGANGAN            
             
No MAK Fokus/Kegiatan Prioritas Keluaran Program Instansi Pelaksana Pagu Indikatif
(Rp Miliar)
Fokus 2. Penguatan Daya Saing Ekspor – Prioritas 4
(1)      7461 Peningkatan Partsipasi Aktif Dalam Perundingan Di Berbagai Fora Internasional Partisipasi aktif dalam 150 sidang internasional (termasuk penyelenggaraan sidang) baik yang bersifat bilateral, regional, dan multilateral; Sosialisasi hasil perundingan di 10 daerah. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan 18,0
(2)      7462 Penyelenggaraan Tim Nasional Perundingan Perdagangan Internasional 1.        Tersedianya 1 paket rekomendasi untuk memperluas kerjasama perdagangan internasional; Terlaksananya 30 perundingan perdagangan internasional; 1 paket analisa dampak hasil perjanjian internasional. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan 17,5
2.        Terselenggaranya Tim Koordinasi Bidang Jasa (TKBJ).
 
(3)      7464 Peningkatan Koordinasi Penanganan Isu-Isu Perdagangan Internasional Meningkatnya upaya perlindungan kepada dunia usaha terhadap tuduhan anti dumping dan penanganan isu perdagangan internasional lainnya : 8 kasus yang tertangani. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan 5,0
(4)      7470 Penyelenggaraan ITPC Revitalisasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan 20 ITPC dalam rangka penetrasi pasar ekspor tradisional dan nontradisional (termasuk kegiatan bussiness matching dan peningkatan jumlah eksportir terutama UKM). Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Departemen Perdagangan 40,0
(5)      7478 Pengembangan Promosi Dagang Partisipasi pada 35 pameran dagang internasional dalam dan luar negeri termasuk partisipasi aktif dalam Shanghai Expo, 3 kegiatan Indonesian Week, dan misi dagang di 8 negara tujuan ekspor non tradisional. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Departemen Perdagangan 108,0
(6)      7514 Pelaksanaan Pengamatan Pasar (Market Intelligence) Terselenggaranya kegiatan Market Intelligence di 20 negara ITPC; Tersedianya informasi ekspor berupa 20 petunjuk pasar, 15 profil produk, 15 analisa pasar, 10 katalog produk di Wilayah Pasar; serta Sosialisasi informasi pasar ekspor di 10 daerah potensi ekspor utama. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Departemen Perdagangan 5,25
(7)      108 Pengadaan Peralatan Laboratorium Peningkatan kapasitas laboratorium Penguji Mutu Barang Ekspor dan Impor untuk 2 balai di pusat dan 6 produk. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Departemen Perdagangan 5,0
(8)      93 Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Perundang-undangan Terbentuknya Undang-undang Perdagangan. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Departemen Perdagangan 6,0
(9)      7469 Pengembangan Ekspor Daerah Meningkatnya daya saing komoditi ekspor melalui promosi dan fasilitasi di 33 daerah; Meningkatnya kontak dagang eksportir di 33 daerah. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Departemen Perdagangan 27,5
(10)   7472 Pembentukan dan Pengembangan National Single Window dan ASEAN Single Window Pengembangan sistem perijinan ekspor dan impor secara elektronik dalam rangka pelaksanaan Indonesia National Single Window dan ASEAN Single Window untuk mendukung pasar tunggal ASEAN (104 perijinan ekspor dan impor online) serta tersedianya sarana pendukung INATRADE antara lain help-desk dan SMS Gateway. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Departemen Perdagangan 2,0
(11)   7474 Pembinaan Ekspor, Peningkatan Daya Saing, dan Pengendalian Impor Penyempurnaan kebijakan perdagangan luar negeri; Sosialisasi kebijakan umum perdagangan luar negeri di 33 provinsi (2.145 orang); Bimbingan teknis kebijakan perdagangan luar negeri (ekspor, impor, mutu dan fasilitasi, untuk 1.000 orang); Partisipasi pada sidang/konferensi internasional di luar negeri dalam rangka sidang komoditi dan lobi (20 negara); Pengembangan sarana dan transfer data SKA (57 IPSKA); Verifikasi API (1.300 API); Pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan perdagangan luar negeri (33 provinsi); Operasionalisasi Timnas PEPI dan KEK; Bantuan peralatan untuk UKM ekspor dan pengembangan ekonomi kreatif. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Departemen Perdagangan 86,0
(12)   7521 Peningkatan Kualitas dan Desain Produk Ekspor dalam rangka Ekonomi Kreatif (IDP) Terselenggaranya 1 kegiatan Konvensi Pameran Produk Budaya Indonesia/ PPBI; Sosialisasi dan kampanye Tahun Indonesia Kreatif; Fasilitasi branding 65 produk/jasa; Promosi produk Ekonomi Kreatif di DN & LN. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Departemen Perdagangan 6,0
(13)   4760 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan untuk Mendorong Peningkatan Perdagangan LN 8 laporan hasil peninjauan lapangan, 2 laporan raker, 10 rekomendasi rapat, 4 laporan monitoring koordinasi kebijakan perdagangan luar negeri dan industri manufaktur. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Kemenko Perekonomian 3,5
(14)   4761 Pelaksanaan Timnas PEPI 3 laporan hasil peninjauan lapangan di negara maju, 4 laporan raker, 5 laporan rekomendasi rapat, 4 laporan monitoring Timnas PEPI. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Kemenko Perekonomian 3,0
(15)   4761 Koordinasi Pelaksanaan Tim NSW 2 laporan hasil peninjauan lapangan di negara maju, 2 laporan raker, 3 rekomendasi rapat, 2 laporan monitoring. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Kemenko Perekonomian 3,0
 
Fokus 19. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri – Prioritas 4
 
(1)      4763 Pembinaan Pasar dan Distribusi (1) Pelatihan pengelolaan manajemen pasar sejumlah 10 akt (450 orang); (2) Pengamanan distribusi bahan pokok dan barang penting sejumlah 10 komoditi; (3) Pemberian bantuan sarana usaha (3.000 unit). Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri Departemen Perdagangan 10,5
(2)      7488 Pengembangan PDN Daerah (1) Tersedianya infomasi harga bahan kebutuhan pokok di 33 provinsi; (2) Terlaksananya pengawasan barang, jasa dan kemetrologian di 33 provinsi; (3) Terlaksananya sosialisasi kebijakan PDN di 33 provinsi. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri Departemen Perdagangan 20,0
(3)      7513 Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri (1) Sosialisasi ACI melalui TV, radio komersial, dan 8 media cetak; Pembuatan logo ACI di bus di 10 daerah; Pembuatan merchandise product serta pemasangan billboard; (2) Terselenggaranya media promosi dan akses pasar produk bagi 500 UKM berpotensi ekspor. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri Departemen Perdagangan 44,5
(4)      7484 Pembinaan dan Pengembangan Usaha, Lembaga Perdagangan, dan Pendaftaran Perusahaan Fasilitasi 35 UMKM yang potensial untuk diwaralabakan, fasilitasi 50 usaha waralaba lokal, optimalisasi LKTP di 30 daerah, 16.000 TDP. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri Departemen Perdagangan 10,0
(5)      7487 Pengembangan Sistem Resi Gudang (SRG) Pelaksanaan Identifikasi Infrastruktur Pelaksanaan SRG di 10 daerah, evaluasi, pertemuan teknis dan pembinaan serta asistensi dalam rangka pelaksanaan SRG di 34 daerah Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri Departemen Perdagangan 2,7
(6)      7452 Penegakan Hukum Persaingan Usaha 60 resume laporan, 60 perkara Pemeriksaan Pendahuluan, 55 perkara Pemeriksaan Lanjutan, 25 perkara Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, 35 perkara Litigasi, 50 Monitoring Pelaksanaan Putusan, 6 paket Pedoman Pelaksanaan UU No. 5/1999. Program Persaingan Usaha KPPU 13,4
(7)      7454 Pengembangan dan Harmonisasi Kebijakan Persaingan Usaha 21 paket naskah laporan analisa kebijakan pemerintah, 5 paket kajian persaingan usaha sektor industri dan perdagangan, 1 dokumen laporan Harmonisasi Kebijakan Persaingan. Program Persaingan Usaha KPPU 4,3
(8)      7502 Penyelenggaraan Monitoring dugaan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 30 monitoring Program Persaingan Usaha KPPU 2,0
(9)      7457 Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Operasionalisasi pengawasan barang beredar dan jasa untuk 3 kelompok komoditi; Pelatihan PPNSPK dan PPBJ 160 orang, sosialisasi dan publikasi hasil pengawasan. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Departemen Perdagangan 7,5
(10)   7458 Peningkatan Pengawasan Kemetrologian Pengadaan peralatan laboratorium metrologi sebanyak 1 paket dan Pengawasan SPBU & LPG di 4 daerah. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Departemen Perdagangan 7,7
(11)   7519 Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Kemetrologian Pengadaan lahan untuk 4Kantor BSML (Balai Sertifikasi Metrologi Legal) di daerah. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Departemen Perdagangan 10,0
             
             
II.    PARIWISATA            
No MAK Fokus/Kegiatan Prioritas Keluaran Program Instansi Pelaksana Pagu Indikatif
(Rp Miliar)
 
Fokus 18. Peningkatan Intensitas Kepariwisataan – Prioritas 4
 
(1)      4885 Pengembangan Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata1) Promosi kapariwisataan dalam dan luar negeri melalui media cetak, elektronik, dan melalui e-marketing (125 kali). Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Departemen Budpar 133,55
(2)      4884 Peningkatan Promosi Pariwisata ke Luar Negeri Promosi pariwisata dalam bentuk partisipasi bursa, sales promotion, direct selling, road show, festival dan event (92 kali) di 15 negara fokus pasar utama pariwisata termasuk pengoperasian 9 Kantor Perwakilan Promosi Pariwisata (representative office). Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Departemen Budpar 100,00
(3)      4883 Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri Promosi pariwisata melalui berbagai event, festival, bursa pariwisata dan kegiatan sales promotion untuk menjaring wisatawan nusantara di 33 destinasi pariwisata sebanyak 91 kali. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Departemen Budpar 43,30
(4)      4903 Pengembangan Meeting, Incentive, Covention, and Exhibition 1) Fasilitasi dan promosi penyelenggaraan MICE di 12 destinasi utama MICE Indonesia (68 kali). Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Departemen Budpar 43,60
(5)      4886 Pengembangan Informasi Pasar Wisata 1) Penyiapan dan pelayanan informasi pasar dalam dan luar negeri (30 kali) dan 1.000 orang peserta FAM Trip dan dukungan penyiapan Indonesia Promotion Office (IPO) di luar negeri. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Departemen Budpar 42,00
(6)      4887 Pendukungan Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata Daerah1) Pendukungan pemasaran pariwisata daerah di 33 provinsi (79 kali). Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Departemen Budpar 36,34
(7)      4888 Optimalisasi Koordinasi Pelaksanaan Pemasaran Pariwisata Dukungan promosi pariwisata daerah melalui pengembangan SDM pemasaran, peningkatan pelayanan pendukung pemasaran, sinkronisasi dan koordinasi pemasaran dan promosi pariwisata (64 kali). Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Departemen Budpar 27,55
(8)      4889 Fasilitasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan1) 3 destinasi/kawasan strategis pariwisata bahari, 3 destinasi/kawasan strategis pariwisata ekowisata, 3 destinasi/kawasan strategis pariwisata budaya, pengembangan 200 desa wisata melalui program PNPM Bidang Pariwisata, 6 pengembangan travel pattern, sertifikasi 5 ribu orang, sertifikasi 100 jenis utama, dan Gerakan Sadar Wisata dan Sapta Pesona di 9 destinasi. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Budpar 53,40
(9)      4893 Pendukungan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata Daerah 24 pendukungan kapasitas perencanaan dan pengembangan daya tarik pariwisata daerah dan fasilitasi pengembangan infrastruktur darat, udara, dan infrastruktur pariwisata. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Budpar 45,00
(10)   4894 Perintisan Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan 3 daya tarik wisata bahari, 1 daya tarik wisata budaya, 1 daya tarik ekowisata, dan 1 daya tarik wisata buatan berstandar internasional. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Budpar 6,50
(11)   4892 Pengembangan Usaha dan Investasi Pariwisata Fasilitasi penyusunan profil investasi bagi 6 destinasi pariwisata, 6 fasilitasi informasi dan promosi investasi dalam dan luar negeri di bidang pariwisata, 10 pembinaan usaha/industri pariwisata, 13 penyusunan kebijakan usaha. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Budpar 6,50
(12)   4890 Pengembangan Standarisasi Pariwisata1) 5 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), 15 diseminasi destinasi, dan 5 Standar Usaha, 5 lembaga sertifikasi nasional. Program Pengembangan destinasi pariwisata Departemen Budpar 7,60
(13)   4891 Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata1) Penerapan kode etik pariwisata dunia (15 kali) dan Penyusunan kebijakan pemberdayaan masyarakat (5 naskah). Program Pengembangan destinasi pariwisata Departemen Budpar 6,50
(14)   4895 Optimalisasi Koordinasi Pembangunan Pariwisata 13 naskah kebijakan, 6 koordinasi, 3 Destination Management Organization (DMO), Peningkatan kemampuan 10 orang pengelola destinasi pariwisata, 5 kegiatan kerjasama teknik dan tersusunnya database dan informasi destinasi pariwisata (2 dokumen). Program Pengembangan destinasi pariwisata Departemen Budpar 5,00
(15)   4896 Pengembangan Kebijakan SDM Kebudayaan dan Pariwisata Nasional.1) 1.000 aparatur/ pelaku kepariwisataan yang memperoleh pendidikan dan pelatihan bidang budpar. Program Pengembangan Kemitraan. Departemen Budpar 5,40
(16)   4899 Peningkatan Litbang Pariwisata Litbang di bidang kepariwisataan (7 naskah). Program Pengembangan Kemitraan Departemen Budpar 5,00
(17)   4901 Pendukungan Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Kebudayaan dan Kepariwisataan Daerah 1) 750 orang aparatur pemerintah daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata di 15 provinsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Program Pengembangan Kemitraan Departemen Budpar 4,00
(18)   4902 Optimalisasi Koordinasi Kemitraan Kebudayaan dan Pariwisata Koordinasi dan pelayanan teknis yang dapat memperlancar pengembangan sumber daya budpar (19 kali). Program Pengembangan Kemitraan Departemen Budpar 6,60
(19)   4897 Peningkatan Profesionalisme dan Daya Saing SDM Kebudayaan dan Kepariwisataan 1.150 kelulusan di 4 lembaga pendidikan kepariwisataan Debudpar yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Program Pendidikan Tinggi Departemen Budpar 23,42
             
             
III. INDUSTRI MANUFAKTUR            
             
No MAK Fokus/Kegiatan Prioritas Keluaran Program Instansi Pelaksana Pagu Indikatif
(Rp Miliar)
 
Fokus 3. Revitalisasi Industri Manufaktur – Prioritas 4
 
(1)      2010 Pengembangan IKM Unggulan Daerah Pembinaan IKM di 33 provinsi dan 75 kab/kota serta penerapan metode OVOP di 14 provinsi. Program Pengembangan IKM Depperin 60,0
(2)      2045 Revitalisasi Sentra-sentra IKM dan Fasilitasi Layanan UPT 20 sentra dan 40 UPT Program Pengembangan IKM Depperin 55,0
(3)      2021 Peningkatan Standardisasi Industri Penyusunan 118 rancangan SNI. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Depperin 16,3
(4)      2023 Pembinaan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Pembangunan 3 unit pabrik bio-ethanol. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Depperin 16,0
(5)      2047 Pengembangan Teknologi Baru dan Aplikasi ke Industri 5 teknologi baru melalui pilot project dan pusat pengembangan inovasi; Pembangunan 4 pabrik pembuatan pupuk organik; 2 Permen tentang mitigasi. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Depperin 16,5
(6)      2050 Penerapan Standardisasi, Akreditasi dan Peningkatan Mutu Penerapan di 107 perusahaan lokal yang memperoleh SPPT/SNI serta penetapan pemberlakuan SNI wajib (10 Permen). Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Depperin 23,0
(7)      2032 Peningkatan Iklim Usaha Industri melalui Fasilitasi Industri Prioritas Fasilitasi pemerintah terhadap 30 klaster industry, 1 terminal kayu, kajian kompetensi inti di 40 kab/kota. Program Penataan Struktur Industri Depperin 106,0
(8)      2036 Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Penyediaan data tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) bagi 650 produk; Sosialisasi dan promosi P3DN; Pembuatan direktori; Fasilitasi HKI. Program Penataan Struktur Industri Depperin 35,8
(9)      2044 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri Khusus Fasilitasi pembangunan 12 kawasan industri (melalui penyusunan Master Plan, penyusunan rencana detail teknis dan Kajian Amdal) Program Penataan Struktur Industri Depperin 20,3
(10)   2049 Restrukturisasi Permesinan Industri Restrukturisasi teknologi proses dan teknologi energi bagi 155 perusahaan, termasuk revitalisasi industri potensial ekspor (80 IKM TPT dan alas kaki). Program Penataan Struktur Industri Depperin 253,0
             
IV. USAHA MIKRO KECIL MENENGAH            
             
No MAK Fokus/Kegiatan Prioritas Keluaran Program Instansi Pelaksana Pagu Indikatif
(Rp Miliar)
 
Fokus 4. Peningkatan Kapasitas Usaha Skala Mikro dan Kecil Melalui Penguatan Kelembagaan – Prioritas 1
 
(1)      5229 Penyediaan Dana untuk Kegiatan Produktif Skala Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dengan Pola Bagi Hasil/Syariah dan Konvensional 2.600 koperasi/kelompok Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro  Kemeneg KUKM 165,0
(2)      5232 Fasilitasi Pengembangan Pemasaran Usaha Mikro dan Kecil Melalui Koperasi 2.737 UMi Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro  Kemeneg KUKM 15,5
(3)      5205 Pembinaan, Pengawasan, dan Penilaian Perkoperasian 5 kebijakan/1.000 orang pembina Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Kemeneg KUKM 5,0
(4)      5162 Penumbuhan Wiraswasta Baru Melalui Dukungan Fasilitasi Praktek Usaha 2.500 UMi/100 unit TPKU Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Kemeneg KUKM 20,0
(5)      4241 Pengembangan Prasarana dan Sarana Desa Agropolitan Terlaksananya pengembangan di 106 kawasan agropolitan (lanjutan) Program Pembangunan Ekonomi Lokal DEP. PU 98,5
(6)      4756 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMKM 2 rekomendasi kebijakan, 5 laporan koordinasi kebijakan pemberdayaan UMKM Program Penciptaan Iklim Usaha UMKM Kemenko Perekonomian 2,5
(7)      5157 Koordinasi Fasilitasi Pengembangan UKM Berbasis Teknologi 2 paket rekomendasi dam 5 laporan kebijakan mengenai pengembangan UMKM berbasis teknologi di daerah serta 4 laporan hasil peninjauan, 1 laporan raker, 2 laporan monitoring kebijakan iklim usaha Program Penciptaan Iklim Usaha UMKM Kemenko Perekonomian 6,7
(8)      5200 Pengembangan Badan Layanan Umum Dana Bergulir   Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro BLU - LPDB 350,0
(9)      5214 Pelatihan Budaya/Motivasi Usaha dan Teknis Manajemen Usaha Mikro 1.000 orang Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro Kemeneg KUKM 5,0
(10)   5230 Bimbingan Teknis/Pendampingan dan Pelatihan Pengelola LKM/KSP 1.500 orang Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro Kemeneg KUKM 10,0
(11)   5231 Pembinaan Sentra-Sentra Produksi UMKM di Daerah Terisolir dan Tertinggal/Perbatasan 60 Koperasi, 800 UMi Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro Kemeneg KUKM 9,2
Fokus 6. Peningkatan Produktivitas dan Akses UKM kepada Sumberdaya Produktif – Prioritas 4
(1)      93 Penyusunan/Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Koperasi dan UMKM 1 paket Program Penciptaan Iklim Usaha UMKM Kemeneg KUKM 12,0
(2)      5158 Fasilitasi Pengembangan UKM Berbasis Teknologi dan Pengembangan Industri Kreatif 2.130 UMKM, 20 UKM dan 40 koperasi Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Kemeneg KUKM 18,7
(3)      5163 Penyediaan Dana Melalui Koperasi untuk Sarana Produksi Bersama Anggota 60 koperasi Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Kemeneg KUKM 35,0
(4)      5180 Perkuatan Jaringan Kerja Sama Lembaga Pengembangan Bisnis (BDS-P) 100 BDS, 20 klinik bisnis dan 50 UMK Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM Kemeneg KUKM 3,4
(5)      5178 Penyelenggaraan Promosi Produk UKM 3.000 KUKM Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM Kemeneg KUKM 36,0
             
V.    KETENAGAKERJAAN            
             
No MAK Fokus/Kegiatan Prioritas Keluaran Program Instansi Pelaksana Pagu Indikatif
(Rp Miliar)
 
Fokus 5. Peningkatan Produktivitas dan Kompetensi Tenaga Kerja – Prioritas 4
(1)      3504 Penyelenggaraan Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi Terselenggaranya pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi bagi 20.000 tenaga kerja. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Depnakertrans 100,0
(2)      3507 Penyelenggaraan Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri Terselenggaranya pemagangan bagi 10.000 tenaga kerja terdidik. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Depnakertrans 50,0
(3)      3621 Peningkatan Fungsi & Revitalisasi BLK Menjadi Lembaga Pelatihan Berbasis Kompetensi Berfungsinya 11 BLK (UPTP) untuk penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Depnakertrans 100,0
(4)      3627 Percepatan Pengakuan/Rekognisi Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional Diakuinya sertifikat kompetensi pada 10 bidang profesi tenaga kerja di bidang industri manufaktur dan jasa oleh pengguna tenaga kerja dan profesi. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Depnakertrans 50,0
(5)      3520 Pembinaan Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisa Diskriminasi Terwujudnya pembinaan persyaratan kerja, kesejahteraan, dan analisa diskriminasi. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Depnakertrans 8,0
(6)      3522 Pemberian Dorongan dan Penyempurnaan Pelaksanaan Negosiasi Bipartit Terselenggaranya proses negosiasi upah, kondisi kerja, syarat kerja, dan penyelesaian perselisihan di 33 provinsi. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Depnakertrans 77,2
(7)      3527 Pembinaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial Terwujudnya konsolidasi peningkatan fungsi kelembagaan dan perbaikan persyaratan kerja. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Depnakertrans 8,0
(8)      3528 Pembinaan Pengupahan dan Jaminan Sosial Terwujudnya pembinaan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Depnakertrans 7,7
(9)      3529 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Terwujudnya konsolidasi pelaksanaan peningkatan intensitas pencegahan PHK dan penyelesaian hubungan industrial. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Depnakertrans 9,0
(10)   3530 Pengawasan Norma Ketenagakerjaan Meningkatnya penerapan norma ketenagakerjaan dan jaminan sosial tenaga kerja. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Depnakertrans 5,5
(11)   3532 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Pengawas Hubungan Industrial Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pengawas ketenagakerjaan di 33 provinsi. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Depnakertrans 59,5
(12)   3534 Konsolidasi Program-Program Perluasan Kesempatan Kerja Terlaksananya sinergi program APBN untuk memperluas kesempatan kerja di 32 provinsi dan 231 kabupaten/kota. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Depnakertrans 175,0
(13)   3535 Fasilitasi Pendukung Pasar Kerja, Melalui Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Informasi, Penyelenggaraan Bursa Kerja Tersedianya informasi pasar kerja online yang akurat, terintegrasi dan mutakhir di 2 provinsi dan 228 kabupaten/kota. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Depnakertrans 100,0
(14)   6374 Peningkatan Kompetensi Petugas dan Pengelola KB Terlaksananya pelatihan dasar umum (LDU) dan pelatihan teknis bagi 31.075 PLKB/PKB serta pengelola KB agar memenuhi standar kompetensi; dan Pendidikan jangka panjang/pendek bagi 550 orang. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur BKKBN 80,5
(15)   77 Pengembangan kapasitas/kualitas SDM 53 unit ditingkatkan kapasitas manajemennya. Pengawasan Obat dan Makanan BPOM 40,0
(16)   2831 Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, serta RS kabupaten/kota terutama di daerah terpencil dan bencana 1.      Jumlah senior residen/dokter spesialis yang didayagunakan mencakup 200 orang. Sumber Daya Kesehatan Depkes 470,0
2.      Terlaksananya sertifikasi tenaga kesehatan sebanyak 1.000 orang.
3.      Terlaksananya tugas belajar 5.000 orang.
Tersedianya tenaga kesehatan sebanyak 1.200 orang di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan.
(17)   48 Pengembangan Pendidikan Profesional dan Keahlian 1.      Pendayagunaan sebanyak 1.500 internship dokter. Pendidikan Tinggi Depkes 1.300,0
2.      Terselenggaranya pendidikan bagi 1.000 tenaga pendidik, 1.740 dokter spesialis, 750 mitra dokter spesialis.
(18)   3409 Penyelenggaraan Kursus dan Magang 134.400 orang Pendidikan Non Formal Depdiknas 180,0
(19)   2575 Percepatan Sertifikasi Guru 90.000 guru Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas 311,8
(20)   2574 Percepatan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik Pendidikan Dasar 318.341 orang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas 400,0
(21)   2574 Percepatan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik Pendidikan Menengah 10.234 orang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas 20,5
(22)   2574 Peningkatan Mutu dan Profesionalisme Guru 17.222 orang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas 175,3
(23)   2386 Peningkatan Kualifikasi Akademik Dosen PT (LN) 1.600 orang Pendidikan Tinggi Depdiknas 300,0
(24)   7607 Penyelenggaraan Kemitraan untuk Meningkatkan Kualitas dan Kemandirian Pemuda Pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan bagi 1.000 pemuda dan bantuan bagi 33 OKP Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda Kemeneg Pora 26,9
(25)   383 Peningkatan Kemampuan Profesional Aparatur Hakim 3.000 orang Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum Mahkamah Agung 31,0
(26)   67 Penyelenggaraan Diklat Aparatur Negara 30 jenis diklat dengan 1.000 orang Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum Kejaksaan Agung 20,0
(27)   407 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Terselenggaranya Diklat pembentukan Jaksa di DKI Jakarta dan 6 sentra Diklat di daerah pada 6 Kejati di Sumut, Sumsel, Jabar, Jateng, Jatim, dan Sulsel. Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum Kejaksaan Agung 60,0
(28)   48 Pengembangan Pendidikan Profesional dan keahlian 4 kegiatan (400 orang) Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum Mahkamah Konstitusi 2,9
(29)   7404 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pengawasan Terlaksananya 1 paket diklat untuk 9.000 orang auditor (pusat dan daerah). Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur BPKP 15,7
 
Fokus 16. Perlindungan Pekerja Migran (TKI) dan Penguatan Kelembagaan – Prioritas 4
 
-1 3622 Peningkatan Pelayanan TKI ke Luar Negeri Terfasilitasinya Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja BNP2TKI 115,0
-2 3624 Penguatan Kelembagaan Badan Penyelenggara TKI Terselenggaranya proses rekrutmen calon TKI di 24 Propinsi Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja BNP2TKI 95,0
             
VI.          KEMISKINAN            
No MAK Fokus/Kegiatan Prioritas Keluaran Program Instansi Pelaksana Pagu Indikatif
(Rp Miliar)
 
Fokus 1. Peningkatan Akses Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) – Prioritas 1
(1)    2580 Pengurangan Pekerja Anak Dalam Rangka Mendukung Program Keluarga Harapan (PKH) Terfasilitasinya pekerja anak ke dalam program pendidikan di 13 provinsi. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Depnakertrans 20,0
(2)    5257 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) 1.        Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di tingkat pusat, 15 provinsi, dan 60 kab/kota, termasuk dalam hal perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan pengembangan strategi PUG lokal. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Kemeneg PP 20,5
2.        Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG di 5 lembaga masyarakat (parpol, media, keagamaan, LSM, profesi/swasta) di 33 provinsi dalam pelaksanaan PUG serta inisiasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender melalui advokasi dan KIE.
(3)    5261 Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan/Anak (P2TP2A) Terlaksananya fasilitasi pembentukan P2TP2A di 18 provinsi (2 provinsi untuk inisiasi pembentukan baru dan 16 provinsi untuk pengembangan kapasitas pada lembaga yang sudah ada) dan 190 kabupaten/kota (60 kabupaten/kota untuk inisiasi pembentukan baru dan 130 kabupaten/kota untuk pengembangan kapasitas pada lembaga yang sudah ada) melalui kegiatan pelatihan, konseling, persiapan materi, dan lain-lain. Program Penguatan Kelembagaan Pangarustamaan Gender dan Anak Kemeneg PP 11,5
(4)    5263 Penyusunan Kebijakan KHPP 1.   Tersusunnya kebijakan tentang peningkatan akses, partisipasi, manfaat, dan kontrol perempuan dalam mendukung penanggulangan penyakit menular, pemenuhan hak reproduksi, peningkatan produktivitas ekonomi, peningkatan kesadaran hukum, dan partisipasi perempuan di badan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Kemeneg PP 9,5
2.   Terfasilitasinya penyusunan kebijakan perlindungan perempuan di 10 provinsi, termasuk pekerja migran, penghapusan KDRT, penanganan perdagangan orang, dan perempuan dengan kebutuhan khusus (lansia, cacat, wilayah konflik, dan eksploitasi media).
3.   Terfasilitasinya pengembangan model di daerah untuk perlindungan perempuan dari kekerasan dan perempuan dengan kebutuhan khusus.
(5)    2589 Penyediaan Beasiswa bagi Siswa Miskin Jenjang SMP 751.193 siswa Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Depdiknas 413,1
(6)    2576 Penyediaan Beasiswa bagi Siswa Miskin Jenjang SD 1.796.800 siswa Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Depdiknas 684,6
(7)    3470 Beasiswa untuk Siswa Miskin MI 640.000 siswa Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Depag 230,4
(8)    3471 Beasiswa untuk Siswa Miskin MTs 540.000 siswa Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Depag 388,8
(9)    2585 Beasiswa untuk Siswa Miskin SMA 248.124 siswa Program Pendidikan Menengah Depdiknas 193,5
(10)    2585 Beasiswa untuk Siswa Miskin SMK 200.000 siswa Program Pendidikan Menengah Depdiknas 160,6
(11)    3388 Beasiswa untuk Siswa Miskin MA (termasuk beasiswa khusus untuk siswa daerah terpencil/tertinggal) 320.000 siswa Program Pendidikan Menengah Depag 244,0
(12)    2602/ Penyediaan Beasiswa Untuk Mahasiswa Miskin dan Peningkatan Prestasi Akademik, Serta Bantuan Belajar dan Daerah Konflik dan Bencana 100.000 mahasiswa Program Pendidikan Tinggi Depdiknas 360,0
2385
(13)    3425 Beasiswa untuk Mahasiswa Miskin 65.000 orang Program Pendidikan Tinggi Depag 78,0
(14)    2812 Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin di Kelas III Rumah Sakit Persentase RS yang melayani pasien masyarakat miskin peserta program Jamkesmas 100%. Upaya Kesehatan Perorangan Depkes 4.584,0
(15)    2819 Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Seluruh Penduduk di Puskesmas dan Jaringannya 1.   Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar di seluruh Puskesmas dan jaringannya khususnya bagi seluruh masyarakat miskin. Upaya Kesehatan Masyarakat Depkes 1.000,0
2.   Terselenggaranya pelayanan kesehatan masyarakat di 101 Puskesmas Prioritas di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar.
(16)    6369 Jaminan Pelayanan KB Berkualitas Bagi Rakyat Miskin 1.  Tersedianya alat dan obat KB gratis bagi sekitar 3,7 juta PB miskin (keluarga Pra-Sejahtera dan KS-1) dan 11,9 juta PA miskin, dengan rincian; Program Keluarga Berencana BKKBN 527,3
a.        Tersedianya IUD bagi 572,9 ribu PB miskin; MOP bagi 12,2 ribu PB miskin; MOW bagi 26,9 ribu PB miskin; Implant bagi 199,6 ribu PB miskin; suntikan 1,4 juta PB miskin; Pil bagi 1,3 juta PB miskin; dan Kondom bagi 103,4 ribu PB miskin
b.        Tersedianya IUD bagi 889,2 ribu PA miskin; MOP bagi 101,7 PA miskin; MOW bagi 484,1 ribu PA miskin; Implant bagi 895,4 ribu PA miskin; Suntikan bagi 5,8 juta PA miskin; Pil bagi 3,4 juta PA miskin; dan Kondom bagi 204,5 ribu PA miskin.
2.  Peningkatan akses pelayanan KB di daerah Galciltas di 199 kab/kota.
3.  Terselenggaranya ayoman pasca-pelayanan KB bagi sekitar 280 ribu kasus.
4.  Meningkatnya penggunaan alat KB jangka panjang (MOP, MOW, IUD, Implant) bagi sekitar 852 ribu peserta KB baru dan sekitar 6,5 juta peserta KB aktif.
Catatan: Pengadaan alokon direncanakan untuk melayani PB miskin dan PA miskin s/d Juni 2011.
 
Fokus 2. Peningkatan Keberdayaan dan Kemandirian Masyarakat – Prioritas 1
 
(1)    847 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM Perdesaan dengan Kecamatan (PNPM Perdesaan) Terlaksananya BLM di 4.590 kecamatan pada 32 provinsi, termasuk: Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Depdagri 8.356,3
a.    Terlaksananya PNPM Perdesaan di 4.671 kecamatan; Pelaksanaan kegiatan SADI di 4 provinsi.
b.   Terlaksananya PNPM-LMP (Lingkungan Mandiri Perdesaan) di 88 kecamatan pada 23 kabupaten (Grant CIDA dan DANIDA).
c.    Terlaksananya PNPM-RISE di 9 provinsi, dengan keluaran:
-     Terselenggaranya kegiatan diseminasi dan pelatihan untuk tingkat pusat dan provinsi serta sosialisasi program RISE;
-     Tersalurkannya dana bergulir kegiatan pilot project mikro kredit perdesaan di 32 kecamatan, 32 kabupaten, 9 provinsi.
(2)    713 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemda dan Masyarakat dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan 1.        Meningkatnya kapasitas Pemda dalam pelaksanaan PISEW/RISE di 9 provinsi, 32 kabupaten; Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Depdagri 37,8
2.        Terlaksananya pilot project pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat di 3 lokasi; Fasilitasi pengembangan lembaga; Aparat dan kader dalam pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat di 32 provinsi; Pengelolaan sumber daya pesisir berbasis masyarakat; Pelatihan pengelolaan sampah RT berbasis masyarakat di 15 kabupaten; Fasilitasi penyusunan Perda tentang pembangan Kawasan Perdesaan berbasis Masyarakat; Modul pelatihan pengelolaan SD pesisir berbasis Masyarakat di 33 provinsi; Sosialisasi Permendagri tentang Program Masuk Desa di Pusat dan Daerah; Penyusunan manual desa dalam pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat dan inventarisasi/pengolahan database potensi desa/kelurahan pesisir dalam mendukung PNPM.
(3)    4280 Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (PNPM Perkotaan) Pemberdayaan masyarakat di 8.304 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Dep. PU 1.509,5
kelurahan pada 884 kecamatan di 246 kota.
(4)    4622 Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat melalui penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada 237 kecamatan dan 32 Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) di 32 kabupaten, 9 provinsi. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Dep. PU 499,5
(5)    4312 Peningkatan Infrastruktur Perdesaan Skala Komunitas (PPIP/RIS-PNPM) Pemberdayaan masyarakat di 3.224 desa di 479 kec. pada 25 provinsi. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Dep. PU 926,0
(6)    4611 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah Percontohan Skala Komunitas (SANIMAS) 130 lokasi Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Dep. PU 20,0
(7)    4612 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat 1.600 desa Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Dep. PU 633,2
(8)    1595 Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) Fasilitasi Gapoktan (10.000 desa); Fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan kapasitas (10.000 desa). Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Deptan 1.105,5
(9)    1574 Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan melalui LM3 dan Pemuda Membangun Desa (PMD) Bantuan permodalan LM3 Tanaman Pangan (250 LM3); Penguatan LM3 peternakan (755 klp); Pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di 200 LM3; Fasilitasi pemberdayaan/pengembangan kapasitas LM3 (1.000 orang); PMD Tanaman (275 orang); PMD Hortikultura (370 orang); PMD Perkebunan (275 orang); PMD Peternakan (663 orang). Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Deptan 583,9
(10)    6257 Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK/SPADA) – PNPM Percepatan pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi daerah-daerah tertinggal dan khusus di 32 kabupaten, 186 kecamatan di 4.596 desa. Program Pengembangan Kawasan Tertinggal KPDT 57,0
(11)    6258 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (P2IPDT) Terlaksananya pembangunan prasarana perdesaan di 185 kabupaten; Terlaksananya pembangunan energi, peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, dan infrastruktur penunjang ekonomi lokal; Pengembangan keperintisan transportasi udara dan laut (direncanakan dialihkan untuk mendukung alokasi dana DAK Sarana dan Prasarana Perdesaan sebesar Rp. 100 M). Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan KPDT 90,0
(12)    6260 Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat di 151 kabupaten di daerah tertinggal. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan KPDT 41,9
(13)    4108 Pemberdayaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir Terlaksananya pengembangan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui PNPM Mandiri kelautan dan perikanan di 150 kab/kota; berkembangnya usaha mikro dan kecil (UMK) masyarakat pesisir, pemberdayaan perempuan pesisir; Tersusunnya 5 paket standar, norma, prosedur dan manual (SNPM) pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; Peningkatan akses modal kepada masyarakat skala mikro secara langsung atau lembaga keuangan mikro (LKM) masyarakat pesisir; Tersalurkannya subsidi benih ikan (selisih harga benih) di 33 provinsi. Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan DKP 219,2
(14)    3565 Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dan Masyarakat Transmigrasi Terselenggaranya peningkatan kapasitas SDM Pemda dan masyarakat tranmigrasi sebanyak 2.138 KK. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Depnakertrans 5,2
(15)    3588 Peningkatan kapasitas SDM Pemda dan Masyarakat Transmigrasi Terselenggaranya peningkatan kapasitas SDM Pemda dan masyarakat tranmigrasi sebanyak 16.420 KK. Program Pengembangan Wilayah Tertinggal Depnakertrans 52,4
 
Fokus 3. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan – Prioritas 1
(1)    4807 Peningkatan Koordinasi Pengembangan dan Investasi Sumber Daya Manusia Terselenggaranya kordinasi dalam pengembangan dan investasi SDM. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Kemenko Kesra 17,2
(2)    4809 Peningkatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran Terselenggaranya koordinasi penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Kemenko Kesra 30,8
(3)    4810 Peningkatan Koordinasi Tanggap Cepat Masalah Kesejahteraan Rakyat Terselenggaranya koordinasi tanggap cepat masalah kesejahteraan rakyat. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Kemenko Kesra 3,7
(4)    712 Peningkatan Kapasitas Fasilitator Pembangunan Perdesaan 1.   Meningkatnya kualitas sumber daya manusia/SDM masyarakat melalui pelatihan 10 angkatan. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Depdagri 8,0
2.   Pelatihan dan orientasi bagi pelatih, aparat, fasilitator, dan masyarakat di 17 kabupaten.
3.   Rakornas dan evaluasi Kader Pemberdayaan Masyarakat di 19 provinsi (mendukung PNPM).
(5)    716 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan Unit Pengaduan Masyarakat 1.   Penguatan kelembagaan unit pengaduan masyarakat terpadu dalam penanggulangan kemiskinan 440 kab/kota. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Depdagri 30,6
2.   Tertanganinya masalah pengaduan masyarakat yang tersebar di 33 provinsi.
(6)    3607 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi sebanyak 21 paket. Program Pengembangan Wilayah Tertinggal Depnakertrans 31,6
(7)    3567 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi sebanyak 2 paket. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Depnakertrans 1,7
 
Fokus 4. Peningkatan Kapasitas Usaha Skala Mikro dan Kecil melalui Penguatan Kelembagaan – Prioritas 1
 
(1)    3644 Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Wilayah Perbatasan Terselenggaranya pengembangan KTM sebanyak 4 paket. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Depnakertrans 37,0
(2)    3640 Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Wilayah Tertinggal Terselenggaranya pengembangan KTM sebanyak 23 paket. Program Pengembangan Wilayah Tertinggal Depnakertrans 330,0
(3)    3628 Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Terselenggaranya pengembangan KTM sebanyak 6 paket Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Depnakertrans 142,5
(4)    3566 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Transmigrasi Terlaksananya pengembangan usaha ekonomi masyarakat transmigrasi dan penduduk sekitar sebanyak 2.138 KK. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Depnakertrans 4,7
(5)    3606 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Transmigrasi Terlaksananya pengembangan usaha ekonomi masyarakat transmigrasi sebanyak 16.420 KK. Program Pengembangan Wilayah Tertinggal Depnakertrans 52,5
(6)    6262 Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) Terbangunnya kawasan produksi di daerah tertinggal, diikuti oleh aktivitas usaha budidaya komoditas unggulan yang memiliki daya saing dan nilai ekonomi tinggi di 120 kabupaten (mendukung KAPET). Program Pembangunan Ekonomi Lokal KPDT 121,0
(7)    6326 Percepatan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal (P4DT) Terbangunnya 5 pusat pertumbuhan untuk mendukung pengembangan kawasan lainnya (KAPET, KTM, KEK, Agropolitan, dll) Program Pembangunan Ekonomi Lokal KPDT 25,0
(8)    657 Fasilitasi Pengembangan Diversifikasi Ekonomi Perdesaan 1.        Terlatihnya aparat kabupaten dan kecamatan tentang rehabilitasi lahan kritis berbasis masyarakat sebanyak 180 orang. Program Pengembangan Ekonomi Lokal Depdagri 2,2
2.        Terlatihnya SIM-AKLIK bagi aparat kecamatan sebanyak 180 orang.
3.        Terlatihnya kewirausahaan agribisnis dalam kawasan agropolitan sebanyak 60 orang.
4.        Terlaksananya pengembangan diversifikasi produk lokal non pertanian di perdesaan 15 provinsi.
5.        Terlaksananya temu karya pemberdayaan UEM bagi 32 provinsi.
6.        Terfasilitasinya lumbung pangan masyarakat desa (LPMD) di 32 provinsi.
(9)    659 Pembinaan Lembaga Keuangan Perdesaan 1.        Fasilitasi lembaga keuangan perdesaan 16.454 unit di 33 provinsi. Program Pengembangan Ekonomi Lokal Depdagri 3,8
2.        Pemantauan dan evaluasi pengelolaan Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) dan Badan Kredit Desa (BKD) di 465 kab/kota.
3.        Fasilitasi penguatan manajemen lembaga keuangan mikro.
4.        Replikasi model lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat (LSPBM) dengan pemberian stimulan bagi 19 pokmas.
5.        Revitalisasi kelembagaan badan kredit desa (BKD), fasilitasi manajemen usaha desa/BUMDES, penyusunan kebijakan/program badan usaha milik kelurahan (BUMKEL).
(10)    807 Koordinasi Pengembangan Usaha Ekonomi Lokal dan Fasilitasi Pengembangan Pasar Lokal 1.        Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Pasar Desa 12 Angkatan dan pemberian stimulan kepada masyarakat. Program Pengembangan Ekonomi Lokal Depdagri 5,2
2.        Terlaksananya pengembangan pasar desa dengan fokus kegiatan pada fasilitasi, bimbingan teknis dan bantuan langsung masyarakat untuk perbaikan pasar desa di 12 desa pasca bencana dan terpencil sesuai dengan Permendagri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pasar Desa, meningkatkan jaringan informasi jaringan teknologi pasar desa.
(11)    2256 Pembangunan Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan Lanjutan pembangunan 9 unit dermaga sungai, 1 unit dermaga danau, dan 43 unit dermaga penyeberangan yang menghubungkan daerah tertinggal ke pusat pertumbuhan. Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) Dep. Perhubungan 609,0
(12)    24 Pengadaan kapal perintis Lanjutan pembangunan kapal perintis 14 unit dan pembangunan kapal perintis baru 5 unit. Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) Dep. Perhubungan 256,2
             
             
VII.           PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT            
             
No MAK Fokus/Kegiatan Prioritas Keluaran Program Instansi Pelaksana Pagu Indikatif
(Rp Miliar)
Fokus 1. Perluasan Akses Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) – Prioritas 1
(1)      7205 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi PMKS Termasuk Anak, Lansia dan Penyandang Cacat (Rehabilitasi Tuna Sosial) Tercapainya tuna sosial 16.545 orang di 33 provinsi, 2 panti. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial   30,1
(2)      7206 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi PMKS Termasuk Anak, Lansia dan Penyandang Cacat (Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Korban Penyalahgunaan Napza) Terehabnya Korban Penyalahgunaan NAPZA sebanyak 3.320 orang. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial   24,6
(3)      7207 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi PMKS Termasuk Anak, Lansia dan Penyandang Cacat (Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat) Terbantunya kebutuhan dasar 17.300 orang penyandang cacat berat dan 11.000 orang penyandang cacat dalam panti; dan terlaksananya pelayanan dan rehabsos 3.500 orang penca di 33 provinsi Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial   137,5
(4)      7209 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi PMKS Termasuk Anak, Lansia dan Penyandang Cacat (Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Anak) Terlayani dan terlindunginya 21.800 anak terlantar di 33 provinsi. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial   259,3
(5)      7231 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi PMKS Termasuk Anak, Lansia dan Penyandang Cacat Terlaksananya pelayanan sosial dalam panti kepada lanjut usia terlantar pada 10.525 lanjut usia. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial   73,3
(6)      7213 Penyelenggaran Pencarian Penyelamatan Musibah Bencana Alam dan Bencana Lainnya Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi 40.000 korban bencana alam; Meningkatnya kapasitas kemampuan dan performan 350 orang masyarakat di bidang penanggulangan bencana; Tersedianya peralatan evakuasi di 33 provinsi. Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial   290,3
(7)      7214 Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Pemberdayaan Sosial Korban Bencana Sosial) Tertanggulanginya korban bencana sosial, terbantunya korban bencana kebakaran sebanyak 5.000 KK, dan terbantunya eks korban bencana sosial sebanyak 43.000 KK. Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial   117,6
(8)      7215 Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Perlindungan Sosial Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran) Terlayaninya Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah. Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial   35,2
(9)      7217 Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Akses Jaminan Sosial) Terlindunginya pekerja mandiri di sektor informal sebanyak 24.200 KK melalui ASKESOS. Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial   45,0
(10)   7232 Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui pemberian bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin yang memenuhi persyaratan Terlaksananya Pemberian Bantuan Tunai Bersyarat bagi 720.000 RTSM di 13 provinsi, 70 kabupaten. Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Depsos 1.100,0
Fokus 2. Peningkatan Keberdayaan dan Kemandirian Masyarakat – Prioritas 1
(1)      6303 Pemberdayaan Sosial Keluarga, Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS Lainnya Terlaksananya pemberdayaan fakir miskin melalui KUBE 92.841 KK, RSRTLH 6.000 Unit, program lanjutan 20 lembaga pembiayaan KUBE . Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Depsos 434,5
(2)      7202 Pemberdayaan Sosial Keluarga Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS Lainnya (Pemberdayaan Keluarga) Tersedianya data dan tersalurkannya bantuan stimulan UEP bagi sejumlah 18.420 KK miskin dan bantuan operasional 465 LK3 di 465 kabupaten/kota di 33 provinsi. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Depsos 44,1
(3)      7204 Pemberdayaan Sosial Keluarga Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS Lainnya (Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil) Terlaksanana Pemberdayaan KAT di 30 Provinsi dan Pemberdayaan Komunitas Adat terpencil Tahap II 9.948 KK. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Depsos 118,0
             
             
             
PRIORITAS BIDANG: STABILITAS EKONOMI            
             
No MAK Fokus/Kegiatan Prioritas Keluaran Program Instansi Pelaksana Pagu Indikatif
(Rp Miliar)
 
Fokus 8. Peningkatan Stabilitas Harga dan Pengamanan Pasokan Bahan Pokok – Prioritas 4
 
(1)      4751 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Kerjasama Ekonomi Internasional 8 rekomendasi kebijakan percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi dalam bidang peningkatan investasi asing, ekspor, kapasitas pendonor mitigasi perubahan iklim, pengamanan APBN, 2 laporan kegiatan dan 1 laporan monev. Stabilisasi Ekonomi dan Keuangan Kemenko Perekonomian 5,0
(2)      4752 Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur 5 rumusan kebijakan, 8 laporan monev kebijakan percepatan penyediaan infrastruktur. Stabilisasi Ekonomi dan Keuangan Kemenko Perekonomian 7,0
(3)      4752 Peningkatan Koordinasi Stabilisasi Ekonomi Makro dan Keuangan 5 laporan koordinasi, monitoring dan evaluasi dan 5 rekomendasi kebijakan stabilisasi ekonomi makro dan keuangan. Stabilisasi Ekonomi dan Keuangan Kemenko Perekonomian 4,5
(4)      94 Pembinaan/Pembuatan/Pengembangan Sistem, Data, Statistik dan Informasi Tersedianya informasi statistik bidang ekonomi antara lain: industri, pertambangan dan energi, pertanian, perdagangan dan jasa, telekomunikasi, PDB, PDRB, IHK dan inflasi; bidang sosial antara lain: kependudukan, sakernas, susenas, polkam, pendidikan, kesehatan dan lintas sektor. Program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik BPS 471,6
(5)      7456 Pemberdayaan Perlindungan Konsumen Peningkatan kapasitas BPKN, BPSK & LPKSM dalam rangka sosialisasi, advokasi, dan penyelesaian sengketa; Mendorong pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK & LPKSM di 10 daerah; Fasilitasi pelayanan pos pengaduan di 5 lokasi baru, pelatihan motivator dan mediator perlindungan konsumen di 5 daerah. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Departemen Perdagangan 16,0
(6)      7504 Penyelenggaraan identifikasi pemeriksaan dan penyidikan perdagangan berjangka komoditi Terselenggaranya 13 identifikasi, 12 pemeriksaan, 10 penyidikan dan 8 audit kepada pelaku usaha PBK, serta rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum di 5 wilayah Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Departemen Perdagangan 2,5
(7)      7482 Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi (1) Pengembangan pasar percontohan yang bersih dan nyaman di 3 daerah; (2) Tersusunnya cetak biru pengembangan sistem distribusi nasional; (3) Terbangunnya pusat pengendalian dan tersedianya sistem pelaporan online harga dan stok komoditas di 5 provinsi percontohan dan pusat informasi distribusi nasional. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri Departemen Perdagangan 61,0
(8)      7486 Pengembangan Pasar Lelang Daerah Penyelenggaraan pasar lelang di 18 provinsi 20 lokasi (dekonsentrasi). Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri Departemen Perdagangan 6,0
 
Fokus 9. Pengelolaan APBN yang Berkelanjutan – Prioritas 4
 
(1)      102 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1.        Terlaksananya reformasi birokrasi Departemen Keuangan pada 10 kantor DJKN modern. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik Depkeu 35,0
2.        Tersedianya laporan penyempurnaan Standard Operating Procedure (SOP).
3.        Tersusunnya pola mutasi dan karir lingkup Depkeu.
(2)      1355 Pemantapan Modernisasi Adiministrasi Perpajakan 1.        Terlaksananya program PINTAR. Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara Depkeu 396,8
2.        Tersedianya perangkat IT untuk 3 DPC di Makassar, Jambi, dan Surabaya, pengembangan ITSM dan SIDJP, serta pembangunan aplikasi SISMIOP – Perhutanan.
(3)      1357 Reformasi Administrasi Sengketa Pajak (Tax Court Reform) 1.        Tercapainya implementasi sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Teknologi Informasi sebesar 70%. Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara Depkeu 50,5
2.        Tersedianya informasi dan putusan PP melalui Web sebanyak 2.400 file.
3.        Tersusunnya 1 dokumen laporan mengenai standar format putusan/standar kepaniteraan.
4.        Terbitnya TC media sebanyak 21 edisi.
(4)      1364 Pengkajian Kebijakan/Analisis Tarif, Objek dan Subjek atas Bea Masuk, Cukai, Pajak & PNBP Tersedianya rekomendasi kebijakan pajak, kepabeanan, cukai, dan PNBP yang dimuat dalam 25 PMK dan 10 laporan. Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara Depkeu 15,6
(5)      1410 Modernisasi Administrasi Kepabeanan dan Cukai Terlaksananya modernisasi di bidang Kepabeanan dan Cukai dengan terbentuknya 9 KPPBC Madya di DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, Kaltim, Kalbar, Lampung, Sumsel, Keppri, dan Bali. Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara Depkeu 359,4
(6)      1411 Pengelolaan Risiko Fiskal Tersedianya 13 laporan dan 4 model tentang risiko fiskal yang terukur dan kontinjen liability yang berkualitas. Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara Depkeu 15,3
(7)      1413 Pengembangan Sistem Informasi Kepabeanan dan Cukai Tersedianya sewa jaringan dan sistem informasi kepabeanan dan cukai dalam bentuk Pertukaran Data Elektronik (EDI) dan satu unit server untuk pelayanan PDE. Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara Depkeu 96,6
(8)      1414 Peningkatan Sarana Pengawasan Kepabeanan Terlaksananya pengawasan bidang kepabeanan yang diwujudkan dengan tersedianya 5 unit scanner cabin, upgrade 1 unit x-ray container scanner, rehab kapal patroli FPB 28, dan 10 unit mobil patroli. Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara Depkeu 125,5
(9)      1427 Pembinaan/Koordinasi/Evaluasi dan Pelaporan PNBP 1.        Tercapainya target PNBP Tahun 2010. Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara Depkeu 7,9
2.        Terlaksananya pembayaran subsidi BBM dan elpiji tepat waktu.
(10)   43 Pengelolaan dan Pengendalian Anggaran 1.        Tercapainya 100% persentase jumlah satker yang konsep Surat Pengesahan DIPA-nya tepat waktu. Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Negara Depkeu 13,3
2.        Tercapainya 100% persentase Surat Rincian Alokasi Anggaran yang disusun tepat waktu.
(11)   54 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi 1.        Tersedianya program aplikasi perbendaharaan (4 modul). Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Negara Depkeu 38,3
2.        Tersedianya perangkat teknologi yang handal (1 modul)
3.        Tersedianya peraturan dan proses bisnis pengelolaan perbendaharaan.
(12)   69 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tersedianya 2 laporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain-lain. Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Negara Depkeu 3,7
(13)   1369 Peningkatan Pengelolaan Kas Negara 1.        Tersedianya 48 buku laporan realisasi APBN. Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Negara Depkeu 15,0
2.        Tersedianya 60 laporan Treasury Single Account (TSA).
3.        Tersedianya 12 dokumen perencanaan kas.
(14)   1370 Peningkatan Perencanaan Kebijakan APBN Tersusunnya NK dan RAPBN 2011 beserta RUU APBN 2011, NK dan RAPBN-P 2010 beserta RUU RAPBN-P 2010 secara tepat waktu. Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Negara Depkeu 5,2
(15)   1371 Penyelenggaraan dan Peningkatan SIKD 1.        Tersedianya infrastruktur dan jaringan pada 171 prov/kab/kota. Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Negara Depkeu 16,5
2.        Tersedianya database keuangan daerah 510 prov/kab/kota.
3.        Terlaksananya asistensi SIKS aplikasi keuangan daerah bagi daerah 171 prov/kab/kota.
4.        Tersedianya 5 program aplikasi data dasar, APBD, anggaran transfer ke daerah, pinjaman dan hibah daerah serta pajak dan retribusi daerah.
(16)   1372 Pengkajian Kebijakan/Analisis di Bidang Belanja Negara 1.        Tersedianya 8 laporan dan 1 model mengenai rekomendasi kebijakan APBN dan proyeksi kebijakan fiscal. Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Negara Depkeu 22,7
2.        Tersedianya capacity building pada program degree yang melibatkan 12 orang pejabat/staf Depkeu.
3.        Tersusunnya Perpres tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat secara tepat waktu.
(17)   1373 Peningkatan Pengelolaan Hubungan Keuangan Pusat Daerah 1.        Tersedianya penyusunan/pengumpulan/ pengolahan/updating/analisa dan statistik pada 510 prov/kab/kota. Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Negara Depkeu 30,9
2.        Tersedianya data usulan pemerintah daerah yang diprioritaskan mendapat PHLN pada 40 prov/kab/kota.
3.        Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi pada 510 prov/kab/kota.
(18)   1405 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tersedianya 20 KMK tentang penetapan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Negara Depkeu 8,4
(19)   1406 Pengelolaan Investasi dan Penerusan Pinjaman 1.        Tersedianya 11 PMK perjanjian pinjaman yang diteruspinjamkan dan kredit program. Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Negara Depkeu 22,1
2.        Tersedianya 3 dokumen rencana kebutuhan/penyediaan dana investasi pemerintah dan pembiayaan lainnya.
3.        Terlaksananya realisasi dana RDI /RPD.
(20)   1417 Penyempurnaan dan Pengembangan Manajemen Keuangan Pemerintah 1.        Tersedianya 1 modul rencana pengembangan koneksitas proses bisnis bidang perbendaharaan dengan satker. Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Negara Depkeu 108,1
2.        Tersedianya 1 modul rencana pengembangan proses bisnis dalam kerangka asset liability management system.
3.        Tersedianya 2 modul rencana pengembangan koneksitas proses bisnis bidang perbendaharaan dengan sistem perbankan umum dan bank sentral.
(21)   69 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Tersedianya 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang teraudit dan 3 laporan yang belum teraudit. Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara Depkeu 7,3
(22)   93 Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Perundang-undangan Bid.Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBN 1.        Tersusunnya 1 dokumen RUU pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBN. Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara Depkeu 2,7
2.        Tersedianya penyempurnaan posting rule accrual (1 modul).
3.        Tersusunnya sistem dan prosedur aplikasi web-based (1modul)
4.        Tersusunnya sistem dan prosedur SAKIP dan SIAP (1 modul).
5.        Penyempurnaan Bagan Akun Standar (BAS), Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) sebanyak 4 paket.
(23)   1419 Penyempurnaan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Accrual 1.        Tersedianya 1 modul akuntasi berbasis accrual. Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara Depkeu 4,5
2.        Penyempurnaan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam bentuk 1 buku.
3.        Penyusunan 1 buletin Standar Teknis akuntansi pemerintahan akuntansi berbasis accrual.
(24)   1428 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 1.        Tersedianya buku Daftar Satuan Pengguna Anggaran (1 modul). Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara Depkeu 4,5
2.        Tersusunnya pedoman akuntansi Pemerintah Daerah (1 modul).
(25)   93 Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Perundang-undangan Bid.Akuntansi Publik 1.        Pengajuan RUU Akuntan Publik ke DPR. Program Pengembangan Kelembagaan Keuangan Depkeu 3,7
2.        Penyusunan naskah akademik PAD draft RUU tentang Laporan Keuangan Sektor Swasta/Privat.
(26)   1390 Penyusunan dan Evaluasi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dan kerangka Ekonomi Makro 1.        Tersedianya 17 laporan tentang pengembangan EED. Program Stabilisasi Ekonomi dan Keuangan Depkeu 24,0
2.        Tersedianya 7 jurnal yang memuat hasil kajian di bidang ekonomi dan keuangan.
(27)   1394 Pengkajian/Analisis tentang Isu-isu Ekonomi dan Keuangan dalam Kerangka Kerja sama Internasional Tersedianya 14 laporan dan 3 kesepakatan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional. Program Stabilisasi Ekonomi dan Keuangan Depkeu 22,0
(28)   1420 Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri 1.        Tercapainya 100% persentase penyelesaian perjanjian pinjaman dan hibah tepat waktu. Program Pengelolaan dan Pembiayaan Utang Depkeu 10,2
2.        Tercapainya 100% persentase pemenuhan target pembiayaan melalui pinjaman program.
(29)   1421 Pengelolaan Surat Berharga Negara Tercapainya 100% persentase pemenuhan target pembiayaan melalui SUN. Program Pengelolaan dan Pembiayaan Utang Depkeu 9,7
(30)   1422 Pengelolaan Portofolio dan Resiko Utang Tersedianya 1 dokumen tentang strategi pengelolaan utang tahunan. Program Pengelolaan dan Pembiayaan Utang Depkeu 2,5
(31)   1423 Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Utang Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh eksternal auditor terhadap 2 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat – Bendahara Umum Negara (LKPP-BUN). Program Pengelolaan dan Pembiayaan Utang Depkeu 6,3
(32)   1429 Pengelolaan Kebijakan Pembiayaan Syariah Tercapainya 100% persentase pemenuhan target pembiayaan melalui Surat Berharga Syariah. Program Pengelolaan dan Pembiayaan Utang Depkeu 7,8
(33)   93 Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penganggaran Tersusunnya PMK Standar Biaya TA. 2011, PMK Tata Cara Revisi RABPP dan DIPA TA. 2010, dan PMK tentang Juknis Penyusunan RKA-KL TA. 2011 secara tepat waktu serta tersedianya rekomendasi atas evaluasi dan harmonisasi peraturan di bidang penganggaran. Program Pemantapan Pelaksanaan Sistem Penganggaran Depkeu 9,4
(34)   4954 Kegiatan Restrukturisasi, Profitisasi dan Privatisasi BUMN Terlaksananya privatisasi BUMN, restrukturisasi dan konsolidasi bertahap BUMN. Program Pembinaan dan Pengembangan BUMN Kemeneg BUMN 27,7
(35)   93 Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Perundang-undangan Penyempurnaan/Revisi UU BUMN, pelaksanaan legal due diligence. Program Pembinaan dan Pengembangan BUMN Kemeneg BUMN 6,0
(36)   4957 Pengembangan dan Pembinaan Pengelolaan BUMN Penerapan GCG, Fit and Proper Test, Analisis Laporan Keuangan BUMN, Pelaksanaan Audit Teknologi. Program Pembinaan dan Pengembangan BUMN Kemeneg BUMN 20,0
 
Fokus 10. Peningkatan Ketahanan dan Daya Saing Sektor Keuangan – Prioritas 4
 
(1)      94 Pembinaan/Pembuatan/Pengembangan Sistem, Data Statistik dan Informasi Tersedianya 12 database/statistik dan 7 sistem informasi yang disempurnakan secara berkelanjutan. Program Pengembangan Kelembagaan Keuangan Depkeu 17,9
(2)      1381 Peningkatan Kerjasama pengkajian Pengembangan Produk Pasar Modal dan LK Berbasis Syariah Tersusunnya 2 peraturan dan 3 hasil kajian pengembangan produk pasar modal dan lembaga keuangan berbasis syariah. Program Pengembangan Kelembagaan Keuangan Depkeu 2,5
(3)      88 Pembinaan/Penyelenggaraan Kerja Sama Internasional Terwujudnya kontribusi Bappepam-LK pada 10 pertemuan internasional, serta mengikuti perundingan perdagangan bebas bidang jasa keuangan non bank. Program Stabilisasi Ekonomi dan Keuangan Depkeu 5,8
(4)      93 Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Perundang-undangan Tersedianya 4 draft dan 3 naskah akademik RUU di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan 19 peraturan baru/revisi yang menjamin kepastian hukum, perlindungan terhadap nasabah/investor/pelaku pasar, kelembagaan yang efisien dan pruden, serta harmonisasi peraturan dengan standar internasional. Program Stabilisasi Ekonomi dan Keuangan Depkeu 19,5
(5)      1398 Pemantapan Koordinasi Penegakan Hukum di Bidang Pasar Modal dan LK Tersusunnya 20 laporan hasil pengawasan/pemeriksaan/ penyidikan dan pengenaan sanksi atas pelanggaran hukum di bidang pasar modal dan lembaga keuangan, tersedianya 20 pedoman/manual/peraturan melandasi pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi atas pelanggaran hukum. Program Stabilisasi Ekonomi dan Keuangan Depkeu 25,5
(6)      6801 Pengembangan Sistem Analisis dan Kajian TPPU Tersusunnya 15.600 tabulasi data Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM); Tersusunnya 480 Laporan Hasil Analisis (LHA); Tersedianya 104 Informasi Hasil Analisis (IHA); Tersusunnya 3 Pedoman Umum Direktorat Riset dan Analisis (PUDRA), Pedoman Teknis Riset dan Analisis (PTRA) I, Pedoman Teknis Riset dan Analisis (PTRA) II; Terselenggaranya capacity building tenaga riset dan analisis untuk 27 orang; Tersusunnya 3 laporan Tipologi TPPU; Tersusunnya 2 Laporan Semesteran Tipologi; Tersusunnya 4 Laporan Manajemen Risiko; Tersusunnya 14 Laporan statistik LTKM; Tersusunnya 18 Laporan Hasil Riset dan Analisis Strategis (LHRAS). Program Stabilisasi Ekonomi dan Sektor Keuangan PPATK 1,8
(7)      6802 Sosialisasi dan Penyamaan Pemahaman Kepada Aparat Penegak Hukum, PJK, dan Masyarakat Tentang TPPU Terselenggaranya 9 kegiatan sosialisasi agar tercapainya persamaan persepsi dalam membangun rezim anti pencucian uang; Penyempurnaan 10 dokumen modul sosialisasi terkait Rezim Anti Money Laundering (AML), Kelembagaaan PPATK, UU TPPU dan Pendanaan Terorisme; Tersedianya 4 dokumen hasil kajian dan rekomendasi dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan kelembagaan; Terselenggaranya 2 kegiatan Seminar AML/Counter Finance Terrorism (CFT) dan isu terkait lainnya. Program Stabilisasi Ekonomi dan Sektor Keuangan PPATK 1,3
(8)      6803 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PPATK Terwujudnya pembangunan Gedung Disaster Recovery Center (DRC) seluas 2.000 m2; Pengadaan 74 unit Meubelair Gedung DRC; Pengadaan 17 unit Peralatan dan Mesin Gedung DRC; Pengadaan 1 paket perlengkapan sarana gedung DRC. Program Stabilisasi Ekonomi dan Sektor Keuangan PPATK 27,3
(9)      6804 Pelaksanaan Kerjasama Nasional dan Internasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Tersusunnya 1 dokumen laporan hasil evaluasi perkembangan pelaksanaan Stranas 2009 dan Rencana implementasi Stranas 2010; Tersusunnya 1 dokumen laporan pelaksanaan Strategi Nasional,implementasi rekomendasi hasil Mutual Evaluation Report,dan kebijakan NPO; Terselenggaranya 6 dokumen penandatanganan Naskah MoU dengan FIU negara lain maupun lembaga terkait di dalam negeri; Terselenggaranya 5 kegiatan asistensi/koordinasi penanganan TPPU dengan aparat penegak hukum; Tersampaikannya 200 dokumen IHA LTKM ke penyidik; Tersusunnya 1 dokumen Sistem Prosedur dan Operasi (SPO) Pertukaran Informasi; Terjalinnya 1 kegiatan kerjasama yang efektif antara pihak donor dan instansi penerima di Indonesia terkait TPPU dan Anti Pendanaan Terorisme; Tercapainya 2 kegiatan pemahaman mengenai mekanisme pertukaran informasi dan kegiatan operasional lainnya di Financial Intelligent Unit (FIU)/ negara lain; Terjalinnya 18 kegiatan kerjasama yang lebih erat dengan organisasi internasional di bidang TPPU dan terpenuhinya iuran keanggotaan APG dan Egmont Group sebagai bentuk komitmen PPATK/Indonesia; Terciptanya 1 kegiatan kemampuan FIU yang diberi bantuan serta meningkatnya kredibilitas PPATK di dunia internasional; Laporan pertemuan Working Group Egmont Group, Sidang Tahunan, dan Typologies Workshop APG sebanyak 5 dokumen; Tersusunnya laporan perkembangan hasil Mutual Evaluation dan Jurisdiction Report untuk 3 kegiatan; Terlaksananya 5 kegiatan tindak lanjut atas MoU dengan FIU negara lain. Program Stabilisasi Ekonomi dan Sektor Keuangan PPATK 5,1
(10)   6805 Pengawasan Pelaksanaan Kepatuhan PJK dalam Pelaporan TPPU Tercapainya peningkatan kewajiban pelaporan bagi 75 Penyedia Jasa Keuangan (PJK); Tercapainya peningkatan keahlian auditor kepatuhan untuk 25 orang; Tersedianya 3 dokumen modul Pedoman Audit Kepatuhan dan Pedoman Pelaporan bagi PJK; Terselenggaranya 15 kegiatan sosialisasi/ workshop/diseminasi/seminar/ publikasi tentang kewajiban pelaporan bagi PJK; Tersedianya 1 Sistem Back Office Direktorat Pengawasan Kepatuhan (DPK) yang telah disempurnakan. Program Stabilisasi Ekonomi dan Sektor Keuangan PPATK 1,8
(11)   6806 Pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komputerisasi Pengolahan Data Disempurnakannya 4 dokumen pedoman teknis proses atau produk Teknologi Informasi; Terlaksananya 2 paket kegiatan inventarisasi dan pengajuan usulan perpanjangan, pengadaan, pemeliharaan hardware dan koneksi internet/leased line untuk DRC; Penyempurnaan 5 dokumen sistem keamanan TI PPATK sesuai dengan Standar Keamanan TI; Terselenggaranya 19 kegiatan capacity building di bidang TI; Tersedianya 3 paket sistem DRC PPATK dan pengembangan perangkat lunak sistem DRC; Tersusunnya 14 dokumen laporan pemeliharaan sistem operasional TI; Tersusunnya 36 dokumen laporan update patch sistem operasi dan office automation, serta pengelolaan anti virus; Tersusunnya 12 dokumen laporan bulanan pelaksanaan pengawasan (monitoring) Firewall, Proxy dan Intrusion Prevention System; Tersusunnya 1 dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Fungsi Sistem Expert; Tersusunnya 1 dokumen pedoman teknis Implementasi Desktop Terpusa;, Tersusunnya 1 dokumen laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Review Berkala terhadap Sisten Keamanan TI PPATK; Terlaksananya 7 dokumen laporan pemeliharaan kualitas (quality assurance) sistem aplikasi PPATK; Tersusunnya 1 dokumen persiapan ISO; Tersedianya 2 paket perangkat lunak dan lisensi; Tersusunnya 1 dokumen hasil audit dan rekomendasi teknologi informasi; Pengembangan 3 aplikasi Suspicious Transaction Report (STR), Cash Transaction Report (CTR) dan Cross Border Cash Carrying (CBCC) yang terintegrasi; Pengembangan dan penyempurnaan 5 Aplikasi Eksplorasi Database dan aplikasi front end; Terintegrasinya 1database STR, CTR dan CBCC; Tersusunnya 1 dokumen rekomendasi penggunaan teknologi yang ideal untuk pelaporan PJK. Program Stabilisasi Ekonomi dan Sektor Keuangan PPATK 15,0
(12)   6807 Penyempurnaan Peraturan Perundangan, Penelaahan, dan Pemberian Nasihat Hukum di Bidang TPPU Terselenggaranya capacity building bidang hukum dan AML untuk 28 orang; Tersusunnya 8 dokumen laporan bantuan teknis hukum kepada apgakum dalam penyelesaian perkara TPPU dan tersampaikannya BAP Ahli; Tersusunnya 2 dokumen laporan monitoring persidangan perkara TPPU; Terselenggaranya 4 kegiatan seminar tentang TPPU dan Rezim AML; Penyempurnaan 7 naskah RUU TPPU dan tersusunnya draft peraturan pelaksana UU TPPU yang komprehensif; Tersampaikannya 1 dokumen rekomendasi terkait sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait TPPU kepada instansi terkait yang komprehensif dan efektif; Tersusunnya 2 Draft Naskah Akademis RUU Perampasan Aset dan draft RUU Perampasan Aset; Tersusunnya 6 naskah Produk Hukum PPATK. Program Stabilisasi Ekonomi dan Sektor Keuangan PPATK 3,4
(13)   6809 Penyelidikan TPPU Tersusunnya 1 dokumen pedoman teknis penyelidikan TPPU; Pelatihan 10 orang tenaga penyelidik TPPU; Penyelidikan atas 100 kasus dugaan TPPU. Program Stabilisasi Ekonomi dan Sektor Keuangan PPATK 5,0
Fokus 17. Pengelolaan Kekayaan Negara – Prioritas 4
(1)      93 Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Perundang-undangan Bid. Kekayaan Negara 1 net draft RUU penilaian ke Biro Hukum; 1 RUU Pengelolaan Kekayaan Negara ke DPR; 1 net draft RPP pengelolaan kekayaan Negara ex.BPPN; 1 draft PP tentang BMAC. Progran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kekayaan Negara Depkeu 8,0
(2)      1426 Inventarisasi dan Penilaian Kekayaan Negara/Barang Milik Negara Tersedianya 14.000 laporan penilaian, yang terdiri dari : Progran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kekayaan Negara Depkeu 144,6
-          Laporan penilaian barang milik negara
-          Laporan penilaian barang milik negara dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan
-          Laporan penilaian atas akses ex-BPPN
-          Laporan penilaian atas asset Bea dan Cukai
-          Laporan penilaian atas kekayaan negara yang dipisahkan
-          Laporan potensi dan nilai sumber daya alam
-          Laporan penilaian atas asset Ba


Sumber Data:

SUPAS

Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS)